PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

Perlindungan data pribadi merupakan aspek dinamis yang akan terus berhadapan dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta praktik bisnis. Salah satu faktor munculnya kejahatan penyalahgunaan data pribadi disebabkan oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Saat ini, teknologi, informasi, dan komunikasi telah merambah hampir semua aspek kehidupan dan mengubah perilaku kehidupan masyarakat menuju interaksi masyarakat berbasis elektronik dan internet. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan tersebut dibuatkan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sayangnya masyarakat sering kali mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke media sosial yang dapat diakses publik. Belum lagi kasus-kasus kebocoran data pribadi masih sering terjadi. Mulai dari perusahaan swasta hingga pemerintah. Sedangkan sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi, itu juga terkendala pada pelaksanaannya. Skripsi ini mengkaji perlindungan data pribadi menurut Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang dianalisis menggunakan maṣlaḥah mursalah. Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research) yang menekankan pada perolehan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan tek selanjutnya dideskripsikan serta menganalisa menggunakan teori maslahah mursalah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sejalan dengan prinsip syariat Islam. Namun eksistensi perlindungan data pribadi dalam kaitannya pada Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 belum diketahui masyarakat luas. Sanksi administrasi yang diterapkan bagi pelanggar belum tegas ditindak oleh Kementrian Kominfo. Hal ini disebabkan kurangnya literasi dan sosialisasi pemerintah terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Sehigga masyarakat maupun pemerintah kurang aktif dalam melaksanakannya. Dari sisi maṣlaḥah mursalah, eksistensi Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 termasuk kategori al- maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah. Tinjauan Permen ini menjadi penting dan dibutuhkan masyarakat, dimana hukum berkembang mengikuti teknologi, informasi, dan komunikasi yang dewasa ini merupakan cerminan dinamika dari peradaban manusia itu sendiri