PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ABH (ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM) OLEH YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) YOGYAKARTA

Saat ini banyak kita jumpai anak-anak yang ikut terseret menjadi subek maupun objek tindak pidana. Pandangan bahwa anak merupakan seorang yang mudah dipengaruhi, diperdaya dan dimanfaatkan cenderung menjadi faktor terlibatnya anak dalam perkara pidana. Dengan adanya fakta ini, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga resmi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak telah menjadi wadah pengaduan untuk menangani dan mendampingi bagi setiap kasus anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam hal yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: Apa program dan upaya yang dilakukan YLPA Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dan Apakah upaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak dan juga kesejahteraan anak. Untuk mengumpulkan jawaban atas permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan pengumpulan data di Lapangan (Field Research) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu menuangkan data yang terkumpul dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, beberapa kesimpulan sebagai temuan dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada taraf litigasi dan non litigasi agar upaya pemberian perlindungan terhadap ABH dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Kedua, pendampingan oleh Divisi Layanan Hukum YLPA yaitu dengan menjadi penasehat hukum selama persidangan kasus ABH dan memberikan konsultasi hukum yang dilakukan secara sukarela dan cuma-cuma. Ketiga, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh YLPA Yogyakarta secara praktik mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. upaya tersebut sudah sesuai dengan acuan di atas, dimana upaya memberikan perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak sangat ditekankan. Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan sampai proses litigasi ABH saja, YLPA Yogyakarta juga bekerjasama dengan LSM dan jejaring peduli anak untuk melakukan monitoring ke lokasi tempat anak menjalankan hukuman serta memberikan konsultasi utuk mengupayakan pemulihan mental/psikis anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat kembali menjalani masa depan dengan layak dan wajar