Tinjauan hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Tuban. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu fakta mengenai sewa menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban kemudian selanjutnya ditinjau dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik sewa menyewa yang terjadi pada tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban ini musta’jir (pihak yang menyewa) menyewakan kembali barang (ma’jur) yang telah disewanya kepada pihak lain tanpa meminta izin mu’ajir (pihak yang menyewakan) yaitu dalam hal ini sebagai pemilik barang yang menjadi objek sewa sewa menyewa tersebut. Kemudian menurut hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban belum sesuai dengan hukum Islam dan juga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlaku sebagai pedoman pedoman melaksakan transaksi ekonomi Islam, dikarenakan ada kecacatan dalam akad tersebut, disamping itu juga dapat merugikan pihak pertama sebagai pemilik objek sewa, hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 310 “musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain kecuali atas izin pihak yang menyewakan”. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak perangkat desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban atau masyarakat yang menjadi mua’jir (pihak yang menyewakan) sebaiknya mengawasi para pihak yang telah menyewa tanah milik desa tersebut agar digunakan sebagai mana penggunaannya dalam akad perjanjian, dan juga kepada masyarakat desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban sebaiknya tidak menyimpang dalam memanfaatkan atau menggunakan tanah atau ma’jur (objek sewa)