REFORMASI BIROKRASI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI

Perilaku anti korupsi menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Disadari sepenuhnya upaya mencapai reformasi birokrasi sebagaimana yang dicanangkan dalam road-map reformasi birokrasi belum sepenuhnya tercapai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reformasi yang dijalankan dan apakah berpengaruh terhadap perilaku anti korupsi. Reformasi birokrasi terhalang korupsi. Tahun 2020 Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp18,6 triliun dengan jumlah tersangka 875 orang, Upaya untuk mengurangi korupsi telah banyak dilakukan diantaranya adalah revolusi mental bagi aparatur pemerintahan dan pemerintahan daerah. Sayangnya upaya ini harus terhenti akibat covid-19, dan berkurangnya intensitas kegiatan yang mengarah pada revolusi mental penyelenggaran pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan kasus korupsi tetap terjadi walaupun masa pandemic covid-19, dimana birokrat bekerja di rumah. Sementara itu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dicapai tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukan perilaku anti korupsi meningkat karena semakin tinggi keterlibatan warga negara untuk mengontrol perilaku birokrasi. Keterlibatan masyarakat didukung oleh keterbukaan Lembaga anti korupsi yang membuka secara luas pengaduan masyarakat. Regulasi dari Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kontribusi penting dalam mempercepat reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapka