PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DAN WARIS ISLAM DI THAILAND

Undang-Undang Islam tentang Keluarga dan Waris 1946 diberlakukan hanya di empat provinsi selatan Thailand yang terdiri dari Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Setun. Hukum Islam berlaku hanya terhadap penggugat, terdakwa atau pemohon yang mengajukan permintaan harus beragama Islam. Permasalahan penegakan hukum terdiri dari ketidakjelasan dalam syarat keanggotaan Komite Islam Provinsi dalam Undang-Undang Administrasi Organisasi Islam 1997. Permasalahan penetapan syarat bahwa mengharuskan Datok Qadi sendirian dalam memutuskan masalah hukum Islam. Keputusan Datok Qadi adalah mutlak tidak dapat mengajukan banding. Permasalahan pembatasan penegakan hukum Islam hanya dapat ditegakkan di pengadilan saja. Pemecahan masalah dalam menghindari ketidakkonsistan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memperluas penegakan hukum keluarga dan waris di luar pengadilan. Selain itu juga perlu ada pembaruan hukum baik Undang-undang Islam Tentang Keluarga dan Waris 1946 dan Undang-Undang Administrasi Organisasi Islam 1997 yang lebih jelas