URGENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Teguh Abi Fahmi Purba (2021): Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian study pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan dan pemutus menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu: pertama, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah; kedua, kewenangan Bawaslu dapat dipotimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat di Indonesia. Kata kunci: Urgensi, Bawaslu, Pemilihan Umum, Fiqh Siyasa