Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan tradisi adat di DESA Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi

Demokrasi di tingkat desa akan terwujud dengan baik apabila Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan perannya sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu peraturan desa yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut BPD maupun Pemerintah Desa diharuskan memiliki sumber daya manusia yang profesional yang dapat diandalkan kinerja organisasinya sehingga Pemerintah dapat menghasilkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja yang dilakukan BPD dalam menyikapi tradisi adat desa yang bertentangan dengan hukum pidana Pasal 303 Ayat (1) KUHP di Desa Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi? 2) Bagaimana eksistensi BPD dalam menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan desa untuk dijadikan tolok ukur tradisi adat desa yang bertentangan dengan hukum pidana Pasal 303 Ayat (1) KUHP di Desa Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif di dalamnya akan dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan, dan studi kasus. Metode komparatif menjelaskan lebih pada perbandingan berbagai macam hal dengan tujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari tujuan yang ingin diketahui. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Peran BPD dalam menyikapi tradisi adat desa yang bertentangan dengan hukum pidana Pasal 303 Ayat (1) KUHP di Desa Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi kinerjanya sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya usulan BPD dalam membuat peraturan desa tentang pesta adat desa; 2) Peran BPD dalam menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan desa untuk dijadikan tolok ukur tradisi adat desa yang bertentangan dengan hukum pidana Pasal 303 Ayat (1) KUHP di Desa Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan Peraturan Desa BPD bersama dengan Kepala Desa dalam prosesnya dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Kata Kunci : Peran Badan Permusyawaratan Desa, Tradisi Demokrasi, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa