Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary

Penandatangan akta otentik merupakan salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Akta otentik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tingkat orisinalitas atau keasliannya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain untuk memiliki beberapa syarat terhadap alat bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentangkekuatan pembuktian tanda tangan elektronikmenggunakan cyber notary. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik analisis preskriptif yang bertujuan memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, sehingga kedudukan akta ini dipersamakan dengan akta dibawah tangan