Analisis Komparasi Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan (Putusan Nomor224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam putusan No224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dan putusan No.0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dan perempuan akibat dari pembatalan perkawinan tersebut dalam prespektis hukum Islam dan hukum perlindungan anak dan perempuan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library reseach). dengan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji putusan No224/Pdt.G/2018/PA.Jpr dan putusan No.0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang pembatalan perkawinan Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data dengan putusan pengadilan dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang perlindungan anak dan perempuan dan buku fikih lainnya. Kemudian, teknik pengumpulan data adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi.serta teknis analisis data diskriptif, kompratif, evaluatif,argumentatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakngi adanya permohonon pembatalan perkawinan adalah karena suami merasa di tipu oleh sang istri, karena sebelum adanya pernikahan istri telah hamil dengan orang lain terbukti dalam waktu 1 bulan 3 minggu perkawinan sang istri telah melahirkan seoarang anak perempuan, kemudian alasan lain karena sang suami merasa akad nikah yang di lakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukum perkawinan dimana wali nikah pihak istri adalah wali hakim terbukti bahwa ayah istri masih hidup dan masih dalam kondisi sehat. Kemudian dalam prespektif hukum islam akibat dari pembatalan perkawinan terhadap anak adalah nasab anak dinasabkan pada ibu karena ayah dan ibu dari anak tersebut telah melakukan hubungan badan diluar perkawinan dan bagi isti tidak mendapatkan nafkah iddah akibat dari pembatalan perkawinan. Dalam prespektif hukum perlindungan anak dan perempuan status anak tetap anak sah karena lahir diantara pernikahan keduanya selama ayah anak tersebut atau sang suami tidak mengingkari dan hak-hak anak harus terpenuhi akibat bagi istri adalah masih mendapatkan hak-hak seperti harta bersama dan hak-hak yang lain karena iktikad baik antara suami dan istri tersebu