TINJAU AN FI QH SIY ASAH TE RHADAP PELAKSAN AAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH DI KECAMATAN SEKINCAU ( Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat)

ABSTRAK Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat dikatakan literat adalah orang yang mampu membaca, menulis, atau bebas buta huruf. Indonesia merupakan salah satu negara dengan minat baca yang rendah. UNESCO (United Nation Educational,Scien Tific and Cutular Organization ) menyebutkan bahwa negara Indonesia menempati urutan kedua soal literasi dunia. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui kebijakan Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah, untuk meningkatkan kegiatan literasi yang ada di daerah. Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari program Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu program gerakan literasi nasional. Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1 (satu) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah Kabupten Lampung Barat mengenai literasi daerah. 2 (dua) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daearah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian (field reaserch), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menampilkan data penelitian deangan kata-kata, analisis nya deskriptif analisis interpertative, yang mengutamakan uraian kata-kata. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat. Populasi data adalah 43 pegawai yag terdiri dari 22 Pegawai Negri Sipil (PNS) dan 21 pegawai honorer. Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah sudah dikatakan cukup baik dan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan diinginkan oleh pemerintah, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menerapkan peraturan Bupati ini, seluruh pemangku kepentingan juga sudah cukup baik dan telah melaksanakan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah dengan cukup baik. Di antaranya upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi baik di lingkungan sekolah, masayarakat dan keluarga sebagai upaya pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Dearah telah sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam melalui siyasah tandfiziyah. Siyasah Tandfiziyah adalah hukum Islam yang membahas terkait pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah merupakan cakupan pembahasan dari siyasah tandfiziyah. Dalam hukum Islam pembentukan suatu peraturan harus bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi ummat