POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN PERATIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

ABSTRAK Masalah politik uang memang tidak asing dan tidak ada habisnya di dengar, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami terhadap aturan dan larangan politik uang tersebut. Sehingga masyarakat menganggap bahwa poitik uang merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat pekon dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih dan politik uang ini juga merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakt sebagai pemilih. Seperti yang terjadi di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Dan Untuk Mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? (2)Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Desa Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat? Dan apa perbedaan dan kesamaan hukum tersebut?. Dalam Penelitian ini penulis skripsi menggunakan penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sementara data sekunder merupakan data penunjang atau data pelengkap dalam penelitian ini. Adapun tenik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kompratif dengan tehnik deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Di Pekon Pajar Agung termasuk ke dalam kategori risywah. Risywah merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bemasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam baik orang yang memberi atau yang menerima sama-sama tidak diperbolehkan di dalam syari’at. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-qur’a>n Q.S. Al-Baqarah: 2: 188. Sedangkan menurut Hukum Positif Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3. Adapun persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap politik uang dalam pemilihan peratin. Persamaannya sama-sama menganggap politik uang dalam pemilu itu tidak diperbolehkan dan dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam sendiri perbuatan semacam itu dilarang oleh syari'at dan perbuatan politik uang termasuk kedalam kategori risywah. Sedangkan dari segi hukum positif sendiri memandang politik uang sebagai suatu tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Dari segi sanksi hukumannya dimana menurut hukum Islam yaitu memiliki ancaman atau hukuman yang di berikan oleh Allah SWT berupa ancaman di akhirat kelak, sedangkan dalam hukum positif hukumannya yaitu berupa hukuman dunia berupa penjara atau denda yang berlak