ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKADANA NO. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN (Studi di Pengadilan Agama Sukadana)

ABSTRAK Perkawinan merupakan bersatunya dua insan antara seorang lelaki dan perempuan dengan suatu ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan dari hukum Islam dan hukum Positif, dengan tujuan terciptanya keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah. Pernikahan yang terjadi pada kasus dari keteapan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn, yang mana dalam permohonan pihak untuk mengabulkan permintaan dispensasi kawin dengan alasan keadaan mendesak, namun sebelumnya, pemohon sempat mengajukan perkawinan, namun di tolak oleh Petugas Pencatat Nikah (KUA). Sehingga Pemohon, menempuh jalur Pengadilan guna memperoleh izin dari hakim Pengadilan Agama. Akan tetapi di sisi lain, Majelis Hakim di dalam amar putusannya justru menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan beberapa pertimbangan berupa menimbang dari segi, ekonomi, psycosocio dan teologi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara sistematis guna mengungkapkan data-data yang akan diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, dalam hal ini di Pengadilan Agama Sukadana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam hal ini dilakukan wawancara langsung dari Pengadilan Agama Sukadana, dan data sekunder yang menggunakan buku, jurnal dan lainnya, serta data tersier dengan berpedoman pada katalog dan lainnya. Pola berpikir dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dengan pendekatan menggunakan kualitatif yang didapatkan berdasarkan pada ketersediaan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, penolakan dispensasi kawin yang diputus oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan pertama, pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon bertentangan dengan upaya pemenuhan tujuan hukum; dan kedua, tidak terdapat satupun alasan bersifat darurat yang mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua jika jalinan asmara anak dengan pasangannya akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan penolakan tersebut dapat dikatakan sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,hal itu dikarenakan anak tersebut dapat dikatakan masih berada di bawah umur dengan pertimbangan dari orang tua atas kekhawatiran pergaulan bebas, sehingga tidak bisa dijadikan alasan mendesak untuk diberikan dispensasi karena kejadian ini dapat diselesaikan denga diberikan pemahaman, bukan dengan cara mengawinkan anaknya tersebut. Maka hakim dalam hal ini memutuskan dalam putusannya didasarkan pada konsep kaidah Fiqhiyah guna mencegah kemudharatan ketika perkawinan berlangsung, dengan kondisi mental dan segi ekonomi dalam pekerjaan tersebut dikhawatirkan menciptakan kemudharata