ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Penerapan SAP berbasis akrual harus diterapkan oleh seluruh entitas pemerintahan termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan Kota Bandar Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sebagai instansi yang melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan daerah wajib melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku atas transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baru diperlukan adanya peningkatan wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui sekunder (Buku dan Jurnal) dan primer (Observasi dan Wawancara). Studi dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung telah melakukan penerapan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan telah sesuai denga perspektif islam seperti yang terkandung dalam Q.S An-Nisa ayat 58, Q.S. An-Nisa ayat 29 dan Q.S Al-Baqarah ayat 282. Kata Kunci : PP No. 71, Laporan Keuangan, BPKAD ABSTRACT The application of accrual-based SAP must be applied by all government entities including the Regional Financial and Asset Management Agency in order to create accountable and transparent financial management. Efforts to achieve accountable and transparent financial management of Bandar Lampung City through the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) which acts as the Regional General Treasurer (BUD) and as an agency that implements regional accounting and reporting systems are required to carry out financial reporting in accordance with applicable regulations. on transactions that occur with local governments. This study aims to determine the preparation of the financial statements of the Regional Financial and Asset Management Agency of Bandar Lampung City. In implementing the new Government Accounting Standards, it is necessary to increase the knowledge of Human Resources (HR) related to accrual-based accounting. This study uses qualitative methods with data collection techniques through secondary (Books and Journals) and primary (Observation and Interviews). The study was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Bandar Lampung City. The results of this study indicate that the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bandar Lampung City has implemented accountability and transparency in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 and has been in accordance with the Islamic perspective as contained in Q.S An-Nisa paragraph 58, Q.S. An-Nisa verse 29 and Q.S Al-Baqarah verse 282. Keywords: PP No. 71, Financial Report, BPKA