POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019

Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, baik dikaitkan dengan UU Sisdiknas, BKKBN, maupun UU Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa politik hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terbagai dalam dimensi subyektif dan obyektif. Dalam dimensi subyektif UU No. 16 Tahun 2019 menceminkan produk hukum yang bersifat demokratis dengan membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Sedangkan dalam dimensi obyektif nilai keadilan peraturan batas usia perkawinan diwujudkan dengan menyamakan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita. Nilai kepastian hukum dalam peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia belum terwujud karena tidak adanya sanksi bagi pelanggar dan adanya celah dispensasi tanpa persyaratan yang jelas, langkah tersebut diambil dengan memperhatikan norma (living law) di masyarakat, hingga dalam praktiknya masih banyak perkawinan di bawah umur yang diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama. Dalam nilai kemanfaatan, peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia perlu disempurnakan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan resiko perkawinan pada batas minimal usia yang ditetapkan