Tindakan Menempati Rumah Tanpa Hak Ditinjau Berdasarkan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Criminal law in Indonesia as a public law regulated in the Criminal Code. In the Criminal Code is a general rule regarding the rules of crime in Indonesia, therefore it becomes a guideline for the rules of crime that apply specifically. One example is the Law on Housing and Settlement, which is a special regulation and opposes its penalties, which will change these rules as special rules and regulations in the law that will be regulated in the Criminal Code. The application of the law on land and housing issues in practice is an inaccurate application of the law. This is not related to laws and regulations that oppose the application of law by law enforcers and changing developments for the sake of changes to the laws and regulations in Indonesia.   Keywords: crime, land crime, housing crime.Hukum pidana di Indonesia sebagai hukum publik diatur pada KUHP. Dalam KUHP merupakan aturan yang bersifat umum mengenai aturan terhadap tindak pidana di Indonesia, oleh sebab itu menjadi pedoman terhadap aturan-aturan tindak pidana yang bersifat khusus. Salah contohnya adalah UU Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan aturan yang bersifat khusus dan terhadap tindak pidananya akan merujuk pada aturan tersebut sebagai aturan khusus dan apabila dalam undang-undang tersebut tidak diatur maka akan merujuk pada KUHP. Penerapan hukum mengenai kejahatan pada bidang pertanahan dan perumahan pada prakteknya terdapat ketidaktepatan penerapan hukum. Hal tersebut bukan disebabkan dari undang-undang melainkan terhadap penerapan hukum oleh para penegak hukum dan perkembangan kejahatan yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan perubahan pula terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.   Kata kunci: tindak pidana, kejahatan pertanahan, kejahatan perumahan