Land reform dalam politik agraria Indonesia

Bahwa pada setiap politik hukum agraria senantiasa menghasilkan kondisi agraria yang berbeda. Hukum agraria tidaklah berada dalam ruang bebas kepentingan, tetapi berada dalam satu dinamika sosial ekonomi yang begitu kompleks dan sensitif. Dengan demikian kualitas dan pelaksanaan hukum akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada. Dari implementasi hukum agraria dari masa ke masa seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita menuju pengelolaan sumber-sumber agraria yang lebih baik pada waktu yang akan datang. Berkaitan hal ini, tidaklah tabu membicarakan secara konkrit ide-ide yang berkaitan program land reform sebagai bagian dari agenda reformasi agraria. Untuk itu wacana pemerintah untuk membagi-bagi tanah bagi masyarakat miskin tidak hanya sekedar retorika, tetapi merupakan salah satu agenda reformasi agraria yang perlu kita sikapi dan tindak lanjuti dengan mengadakan kajian kritis secara komprehensif. Diharapkan melalui agenda reformasi yang diamanatkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dapat mewujudkan dan menjamin hak-hak masyarakat atas sumber daya agraria yang pada gilirannya nanti akan berkontribusi positif bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia