Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah. Sementara kepala daerah melaksanakan kebijakan yang hakekatnya adalah melaksanakan peraturan daerah, dan sisi lain DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh kepala daerah, sehingga tidak tepat memposisikan kepala daerah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah (otonomi daerah) kepada DPRD seiring dengan perkembangan dan perubahan Undang-undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak lagi mengharuskan Presiden bertanggungjawab kepada MPR, karena pemberhentian Presiden melalui pertanggungjawaban kebijakan politik merupakan ciri parlementer. Dalam sistem presidensiil, pada umumnya public official diberhentikan melalui tuduhan kriminal. Dengan demikian, kepala daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada alasan lagi untuk tidak berkonsentrasi melaksanakan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah, karena posisinya tidak lagi subordinat dengan DPRD