Peran Politik Perempuan Anggota Dprd Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 terhadap Pengambilan Keputusan Ditingkat Fraksi (Studi Kasus: Perempuan Anggota Dprd Fraksi Pdip dalam Pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021).

Kehadiran perempuan dalam politik menjadi penting, dengan hadirnya perempuan dalam politik, terutama di DPRD. Di DPRD perempuan dapat berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Masalah penelitian adalah bagaimana peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP terhadap pengambilan keputusan di tingkat fraksi dalam pembahasan Perda No. 2 Tahun 2021, ruang lingkup penelitian adalah Fraksi PDIP. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui peran politik perempuan anggota DPRD fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan di tingkat fraksi terkait Perda No. 2 Tahun 2021. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian adalah studi kasus, sumber data utama adalah primer dan sekundr, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data. Hasil penelitian DPRD adalah salah satu mitra kerja pemerintahan daerah yang mempunyai tanggungjawab yang sama dalam menjalankan pemerintah daerah. Jika melihat pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Nias Selatan representasi perempuan yang berhasil duduk di DPRD adalah berjumlah 6 orang. Hal ini dapat berpengaruh pada peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya. Perempuan anggota DPRD fraksi PDIP dalam proses pengambilan keputusan di fraksi terkait Perda No. 2 Tahun 2021 tidak mempunyai peran yang besar seperti yang dimiliki oleh Bapemperda. Dalam Perda no. 2 tahun 2021 ini mengatur; a. Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak, b. Hak dan Kewajiban Perempuan dan Anak, c. Kewajiban dan Tanggungjawab, d. Bentuk-Bentuk Kekerasan, e. Pencegahan, f. Penanganan, g. Pemulihan dan h. Perlindungan Khusus. Perda ini segera disosialisasikan dan diimplementasi di masyarakat. Kesimpulan anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya dan haknya butuh perjuangan dan tenaga yang besar. Kata kunci: Peran, Perempuan, DPRD, Kab. Nias Selatan, dan Peraturan Daerah/Presence of women in politics are important, with the presence of women in politics, especially in the DPRD. The DPRD women can play a role in making policy and decision. The research problem is how the political role of women members of the PDIP faction DPRD of making decision at faction level in discussing Perda no. 2 of 2021, the scope of research is the PDIP Faction. The research objectives to determine the political role of women members of the PDIP DPRD in making decision at faction level related to Perda No. 2 of 2021. The research method is a qualitative approach, type of research is a case study, data sources are primary and secondary, data collection techniques are observation, interviews and documentation and data of analysis techniques. The results of the research DPRD are one of the local government partners who have the same responsibility in running local government. If you look at 2019 legislative elections in South Nias Regency, representation of women who winned the elections are 6 people. This can affect the role of women DPRD members in carrying out their legislative functions. Women members of PDIP faction DPRD in the decision�making process in the faction related to Perda No. 2 of 2021 does not have a big role like what Bapemperda had. In Regional Regulation no. 2 of 2021 this regulates; a. Scope of Protection of Women and Children, b. Rights and Obligations of Women and Children, c. Obligations and Responsibilities, d. Forms of Violence, e. Prevention, f. Handling, g. Recovery and h. Special Protection. This regional regulation will be immediately disseminated and implemented in the community. The conclusion of women DPRD members in fighting for their interests and rights requires great struggle and energy. Keywords: Role, Women, DPRD, Kab. South Nias, and Regional Regulatio