KEDUDUKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU PADA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK Di Sumatera Barat, terdapat beberapa tanah yang didaftarkan, diadministrasikan, dan diterbitkan sertipikat hak milik atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masih teridentifikasi sebagai tanah ulayat berdasarkan hukum adat Minangkabau. Kondisi ini mengakibatkan sengketa antara individu dan/atau Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sengketa ini terjadi karena adanya kepentingan yang dirugikan atas objek yang sama dan juga terdapat dua sistem aturan (hukum) yang digunakan oleh dua pihak yang bersengketa. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan) maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu pertama, mengidentifikasi implikasi hukum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Kedua, mengetahui kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Ketiga, mengetahui konsep kedudukan Hukum Adat Minangkabau yang ideal di masa mendatang pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Menurut sifat, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis ratio decidendi atau alasan-alasan yang dipertimbangkan hakim dalam membuat keputusan dengan memperhatikan fakta formil dan fakta materiil. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat implikasi hukum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang didaftarkan/dialihkan oleh orang atau beberapa orang yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat Minangkabau yang kemudian merugikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Kedua, kedudukan atau keberadaan hukum adat pada pertimbangan hukum putusan menentukan dipenuhinya unsur-unsur keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Terdapat pengaruh signifikan pemenuhan unsur-unsur tujuan hukum pada kualitas putusan yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau. Ketiga, konsep-konsep ideal kedudukan Hukum Adat Minangkabau di masa mendatang pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang antara lain dengan menerapkan Hukum Adat Minangkabau tanpa mengecualikan Hukum Negara, mengedepankan keadilan substantif. Selain itu, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum adat dan mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan di masyarakat. Kata kunci: Hukum Adat Minangkabau, Sengketa Hak Milik atas Tanah, Pengadilan Tata Usaha Negara