PENYERAHAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN TAHUN ANGGARAN DI DESA NARAS I KOTA PARIAMAN

ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Permendagari Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perwako Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, secara tertulis mewajibkan kepala desa dalam waktu paling lama 3 bulan disetiap akhir tahun anggaran wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Badan Permusyawaran Desa sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Namun di Desa Naras I proses penyerahan tersebut belum berjalan dengan baik, maka penelitian ini bertujuan mengetahui 1) Bagaimana proses penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Naras 1 Kota Pariaman 2) Bagaimana pembinaan dan pengawasan di Desa Naras 1 terkait laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa 3) Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terlambat diserahkan. Untuk menjawab permasalahan diatas Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Naras I, Badan Permusyawaratan Desa Naras I, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPM dan Desa) Kota Pariaman dan Kantor Camat Pariaman Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi kendala utama adalah Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa Naras I sehingga berpengaruh pada lambatnya laporan kinerja penyelenggara pemerintahaan serta kurangnya penguasaan teknologi dan informasi dari perangkat Desa Naras I. Untuk itu hendaknya pemerintah segera melakukan sosialisasi khusus tentang pentingnya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melibatkan ahli yang terkait untuk menjelaskan sanksi didapat bila melakukan pelanggaran. Kata kunci : Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa