KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI EKSEKUTORPUTUSAN HAKIM YANG MENYATAKAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAMTINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR PUTUSAN HAKIM YANG MENYATAKAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAMTINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (Corinna Patricia, 1720112040, Program Magister Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Andalas,160halaman, 2021) ABSTRAK Kewenangan eksekutorial Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana telah diatur dalam KUHAP.Namun terkait dengan tindak pidana dibidang cukai, dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara menyebutkan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor yang melakukan penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai menerima penyerahan barang kena cukai dan barang-barang lain yang dinyatakan dirampas untuk negara dari Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan. Permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan Jaksa sebagai Eksekutor putusan Hakim terhadap barang rampasan negara dalam tindak pidana cukai?; 2) Bagaimana pengaturan mengenai koordinasi Jaksa Sebagai Eksekutor dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitiannya adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1)Kewenangan eksekutorial Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana diatur yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Ketentuan Pasal 270 KUHAP sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Terkait pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang cukai tetap mengacu pada KUHAP, karena dalam UU Cukai tidak ditentukan secara khusus, pihak yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi atas barang rampasan negara dalam tindak pidana cukai. 2) Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai belum ada pengaturan mengenai koordinasi Jaksa sebagai Eksekutor dengan Direktur Penindakan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Kata Kunci: Kewenangan Jaksa, eksekusi barang bukti, tindak pidana di bidang cukai. THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR AS AN EXECUTOR OF THE VERDICT THAT DECLARE EVIDENCE SEIZED FOR THE STATE IN CRIMINAL ACTS IN THE EXCISE SECTOR (Corinna Patricia, 1720112040, Master of Law Science Program, Law Faculty Universitas Andalas, 160 pages, 2021) ABSTRACT The prosecutor's execution to carry out courts that have permanent legal force in criminal cases has been regulated in the Criminal Code Procedure. However, related to criminal acts in the field of excise, on the Article 3 of the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia number 39/PMK.04/2014 concerning Procedures for the Settlements of the Excisable Goods and Other Goods Seized for the State or Controlled by the State mentions that the Director of Enforcement and Investigation, Head of Regional Office, or Head of Office handling the criminal cases in the field of excise receives excisable goods and other goods that declared confiscated for the state from the Prosecutor as the executors for the court decisions. The problems in this thesis are: 1) How is the authority of the Prosecutor as an Executor of the verdict on the state confiscation in the excise crime?; 2) How are the arrangements regarding the coordination of the Prosecutor as Executor with the Director of Enforcement and Investigation / Director of Regional Office regarding the execution of the verdict stating that evidence is confiscated for the state in a crime in the field of excise? The approaching method used in this research is normative law research. The type of this research is a qualitative approach using secondary data and primary data to support. The results of the study show that 1) The prosecutor's executive authority to implement court decisions that have permanent legal force in criminal cases is regulated in Articles 270 to 276 of the Criminal Code Procedure. The provisions of Article 270 of the Criminal Code Procedure are in line with the provisions described in Article 54 paragraph (1) Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers that the implementation of court decisions in criminal cases is carried out by prosecutors. Regarding to the implementation of court decisions in cases of criminal acts in the excise field , it still refers to the Criminal Code Procedure , because in the Excise Law it is not specifically determined, the party who authorized in carrying out the execution of state looted goods in the crime of excise. 2) The execution of the verdict stating that evidence is confiscated for the state in a crime in the excise field has not yet been regulated regarding the coordination of the Prosecutor as Executor with the Director of Enforcement/Director of Regional Office. Keywords: Authority of the Prosecutor, execution of evidence, criminal acts in the excise field