Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Kerja Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Perkara Nomor :14/PDT.SUS-PHI/2016/PN.PBR

Perkara perdata No. 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Pbr adalah perkara perselisihan hubungan industrial yaitu gugatan perselisihan hak yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sengketa perselisihan hak yaitu penempatan kerja yang tidak sah yang didahului dengan Tergugat secara sepihak menyuruh semua tenaga kerja untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sebelumnya sudah berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena para Penggugat sudah bekerja lebih dari 3 tahun di PT. Duta Swakarya Indah Pekanbaru, yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit (Oil Palm Plantation) itu, maka Penggugat menolak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut. Dalam peneilitian ini ditetapkan 2 (dua) masalah pokok yaitu, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penempatan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara No. 14/Pdt.SusPHI/2016/PN.pbr.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu meneliti putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Pbr, sementara sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, factual, akurat serta harus jelas mengenai permasalahan pokok yang diteliti. Menganalisis data dengan cara analisis kualitatif, selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan selanjutnya menguraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis. Dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu, penarikan kesimpulan dari data yang diteliti, kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus yaitu ketentuan tentang penempatan kerja.Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak adanya aturan mulai dari undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, bahkan peraturan menteri tenaga kerja, yang secara jelas mengatur khusus tentang penempatan kerja bagi tenaga kerja yang bekerja diperusahaan swasta. Dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Pbr ini adalah didasarkan pada dalil-dalil yang diajukan dipersidangan. Dimana didalam pertimbangannya, tiap-tiap bagian petitum dan jawaban dari Tergugat yaitu Penggugat dapat membuktikan petitumnya dengan mendasarkannya pada 17 (tujuh belas) bukti-bukti surat dengan 2 orang saksi. Dan Tergugat dalam membuktikan jawabannya, menyerahkan 16 (enam belas) bukti-bukti surat dan tidak mengajukan saksi. Namun dalam perkara ini Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah dan terbukti melakukan penempatan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku