Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Pada Perkara Nomor : 373/PID.SUS/2015/PN.PBR

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Hal tersebutlah yang di dalam perkara Nomor: 373/Pid.Sus/ 2015/PN.PBR Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh saksi korban tidak dapat didukung dengan “Alibi“ yang kuat dan tepat dengan kata lain tidak memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masalah pokok penelitian adalah Bagaimanakah pembuktian terhadap putusan bebas pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam kasus perkara Nomor: 373/Pid.Sus/ 2015/PN.PBR dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan pokok pada penelitian ini. Pembuktian terhadap putusan bebas pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam kasus perkara Nomor: 373/Pid.Sus/ 2015/PN.PBR adalah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Ida Rohyani, Suryani, Sri Rahayu, dan Adi Basrul, keterangan terdakwa, serta juga keterangan saksi yang meringankan terdakwa dan adanya surat visum et repertum yang membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Perkara Nomor: 373 /Pid.Sus/2015/PN.PBR adalah Majelis hakim tidak jeli di dalam menentukan ketentuan peraturan untuk mengadili perkara terdakwa, karena putusan yang dijatuhkan dapat dinilai tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan jauh dari rasa keadilan bagi anak, oleh sebab terdakwa telah diberikan hukum yang ringan yaitu dengan putusan bebas, padahal seharusnya perbuatan terdakwa dapat diperberat sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Karena Majelis Hakim masih menggunakan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang seharusnya sudah menggunakan ketentuan yang baru yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014