Perkara perdata dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR bermula dari Penguggat yang mempunyai hutang kepada Tergugat I dengan jaminan sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 seluas 382 M dimana pada waktu itu hutang Penggugat sudah jatuh tempo pembayaran tetapi Penggugat tidak mempunyai uang untuk melunasinya sehingga terjadilah Jual Beli Sertifikat Hak Milik sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas,maka Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dimana Penggugat telah melakukan perbuatan melawanhuku karena merugikan Tergugat dengan cara menguasai tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Tergugat dalam Akta Jual ...
Perkara No.469/Pdt.G/2014/PN.Mdn timbul karena sikap dari tergugat I dan/atau tergugat II yang melak...
Jasa penitipan barang merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan sederhana, akan tetapi...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permoh...
Satu dari sekian banyak perkara yang terjadi pada masyarakat yaitu berdasarkan putusan Pengadilan N...
Permasalahan yang timbul didalam Perkara Perdata No. 224/Pdt.G/2014/PN.PBR, merupakan gugatan yan...
Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap perbuatan yang merugikan orang lain dis...
Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang mana terhadap laporan perkara te...
Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain disebut sebagai perbuatan...
Pada prinsipnya obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yakni wa...
Perkara perdata No. 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Pbr adalah perkara perselisihan hubungan industrial ya...
Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan dalam memberikan dana untuk keperluan kr...
Kewenangan pemberian hak atas tanah pada masa berlakunya UUP A diatur dalam PMDN 6/72 tentang Pelimp...
Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimksudkan agar ...
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir ...
Dalam proses pengambilan lahan yang harus dilakukan oleh Pemkot Bandung sesuai dengan pelaksanakan s...
Perkara No.469/Pdt.G/2014/PN.Mdn timbul karena sikap dari tergugat I dan/atau tergugat II yang melak...
Jasa penitipan barang merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan sederhana, akan tetapi...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permoh...
Satu dari sekian banyak perkara yang terjadi pada masyarakat yaitu berdasarkan putusan Pengadilan N...
Permasalahan yang timbul didalam Perkara Perdata No. 224/Pdt.G/2014/PN.PBR, merupakan gugatan yan...
Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap perbuatan yang merugikan orang lain dis...
Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang mana terhadap laporan perkara te...
Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain disebut sebagai perbuatan...
Pada prinsipnya obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yakni wa...
Perkara perdata No. 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Pbr adalah perkara perselisihan hubungan industrial ya...
Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan dalam memberikan dana untuk keperluan kr...
Kewenangan pemberian hak atas tanah pada masa berlakunya UUP A diatur dalam PMDN 6/72 tentang Pelimp...
Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimksudkan agar ...
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir ...
Dalam proses pengambilan lahan yang harus dilakukan oleh Pemkot Bandung sesuai dengan pelaksanakan s...
Perkara No.469/Pdt.G/2014/PN.Mdn timbul karena sikap dari tergugat I dan/atau tergugat II yang melak...
Jasa penitipan barang merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan sederhana, akan tetapi...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permoh...