Kerjasama Masyarakat Terhadap Pemberantasan Money Laundering Internasional Menurut Konvensi Palermo Tahun 2002

Money Laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Serta tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu money laundering karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Kerjasama Masyarakat Terhadap Pemberantasan Money Laundering Internasional Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000 dan dampak dari terjadinya money laundering terhadap suatu Negara. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan mempelajari mengenai money laundering dengan melakukan perbandingan teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku, sedangkan siftnya deskriptif. Kerjasama Masyarakat Terhadap Pemberantasan Money Laundering Internasional Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000 adalah Mengkriminalisasi money laundering yang meliputi seluruh tindak pidana berat (serious crime) yang dilakukan di mana saja di dalam atau luar negeri. Tindak pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun, membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi money laundering antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi baik di dalam dan di luar negeri dan mendirikan financial intelligent unit (FIU) yang akan menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada penegak hukum, dan dampak dari terjadinya money laundering terhadap suatu Negara adalah menimbulkan dampak ekonomi mikro seperti dapat mengganggu jalannya mekanisme pasar dan penurunan produktifitas masyarakat, dan dampak ekonomi makro seperti menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan Negara, akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit, apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro