Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Dalam Perkara Nomor 1709 K/ Pid.Sus/ 2015

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dijerat pidana kurungan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Namun pada kenyataanya dengan adanya Undang-undang yang mengatur khusus tindak pidana korupsi, hal ini belum sepenuhnya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindakpidana korupsi, dimana kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat sulit untuk dihentikan. Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan masalah pokok yakni, Apa yang menjadi dasar hukum dari upaya hukum kasasi dapat dilakukan terhadap vonis bebas?Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara kasasi Nomor 1709 K/ Pid.Sus/ 2015. Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya maka tergolong sebagai penelitian Hukum Normatif yaitu yang hanya didasarkan kepada data sekunder dengan cara studi kasus, sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah Dalam melaksanakan upaya kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus melihat unsur-unsur yaitu “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga telah terpenuhi