Pelaksanaan Pendaftaran Atas Tanah Hak Milik Beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat di perlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kebutuhannya seperti bercocok tanam atau tempat tinggal. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum, Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional, yangmenentukan bahwa : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan masalah pokok Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pemukiman Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Noomor 24 Tahun 1997 dan Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pemukiman Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian observational research dengan cara survey. Observational research adalah pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara observasi langsung ke objek penelitian dengan cara questioner dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pemukiman masyarakat Kelurahan Air Dingin untuk memperoleh jaminan kepastian hukum belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dengan masih banyak masyarakat yang mempunyai tanah pemukiman yang belum terdaftar haknya, dimana sebagian besar alas hak yang dimiliki masyarakat masih berpegang pada Surat Keterangan dari Kelurahan, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah diakui oleh camat, akta jual beli dan lain sebagainya.Kendala yang datangnya dari masyarakat itu sendiri seperti kurang memahami tentang arti pentingnya sertifikat hak milik dan prosedur pendaftaran hak atas tanah, mahalnya biaya yang dikenakan, dan memakan waktu yang lama sehingga terkesan berbelit-belit dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan. Kendala yang datang dari pemerintah seperti masyarakat tidak memiliki surat/alas hak atas tanah, jumlah tenaga pelaksana terbatas, serta fasilitas sarana dan prasarana kerja yang belum memadai