Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) Sebagai Alat Bukti (Dalam Pandangan Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia)

Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam dokumen elektronik, yang menggunakan jaringan elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Mengenai pembuktian dalam persidangan, terdapat perbedaan pendapat tentang kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dari penelitian ini. Karena Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elekronik dan Tanda Tangan Elektronik belum juga disahkan, maka dari itu sebaiknya pemerintah hendak melakaukan pengesahan terhadap peraturan tersebut sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terjadi pembaharuan atau revisi untuk Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang didalamnya terdapat 7 poin perubahan. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun perbedaan pendapat dari pihak para notaris adalah dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat yaitu tidak menghadap langsung kepada pejabat yang berwenang yang merupakan syarat sebagai akta otentik