Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR (Studi Kasus)

Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang mana terhadap laporan perkara tersebut. Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 1003 K/ Pid/2015. Tergugat juga sudah mengakui langsung melalui pernyataan tertulis tertanggal 03 Juli 2011 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat, dimana menyatakan Tergugat telah merubah akta otentik dan akibatnya digunakan untuk menguntungkan Para Turut Tergugat. Perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta otentik tersebut adalah minuta akta notaris nomor 149 perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Turut Tergugat. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, menetapkan masalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah Akta Perjanjian Proyek Pengadaan Kendaraan Ringan Dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR. Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah akta perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah akta perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR, adalah perbuatan merubah minuta akta notaris No. 149 yang berisikan perjanjian kerjasama antara penggugat dan para turut tergugat yang dibuktikan dengan putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 dan dari putusan Mahakamah Agung tersebut diketahui bahwa Notaris Neni Sanitra telah melakukan perubahan akta sepihak tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan akibat dari perubahan akta tersebut penggugat mengalami kerugian. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah akta perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR adalah pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena perkara yang sama sudah pernah diajukan sebelumnya oleh Penggugat/ nebis in edem. Namun pada kenyataannya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan merubah akta yang dilakukan oleh Notaris dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan perbuatan tersebut jelas sudah melanggar hukum