IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR/DAGPERIN/ TENTANG HET DAN PEMAKAIAN GAS LPG KG DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini berjudul Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mana latar belakang dari penelitian ini dikarenakan kelangkaan yang terjadi dalam penyediaan Gas LPg 3 Kg disebabkan penurunan produksi gas bumi, sedangkan permintaan konsumsinya yang terus meningkat, kemudian dalam penyebaran gas LPG Kg yang diperuntukan oleh kalangan menengah kebawah, ternyata masih saja tidak tepat sasaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bahkan masyarakat masih sulit mendapatkan gas LPG Kg bersubsidi dikarenakan masih ada permainan oknum di lapangan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menyangkut data yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menjaring informasi mengenai implementasi dari surat edaran Bupati Musi Banyuasin nomor /dagperin/ tentang HET dan Pemakaian gas LPG Kg di kabupaten Musi Banyuasin dari kondisi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam pengimplementasian surat edaran tersebut yakni dalam penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ini dirasa sudah dilaksanakan dengan menyalurkan LPG 3 Kg sesuai sasarannya yang dilakukan oleh pihak agen dan pangkalan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten itu sendiri sudah memadai untuk infrastruktur pendukung dalam pengalokasian LPG 3 Kg ke masyarakat miskin dan usaha mikro, namun untuk wilayah terpencil jauh dari Ibu Kota Kabupaten masih kurang infrastruktur pendukung pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yakni dalam penyediaan pangkalan sehingga memicu permainan harga jual melebihi HET yang ditentukan oleh pihak pemda yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dalam respon yang diberikan oleh pelaksana kebijakan juga didapatkan respon positif yang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut. Kemudian dalam pandangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penentuan dan pengimplementasian kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan dengan adil dan benar, melihat respon para pelaksana kebijakan yang setuju dan merasa tidak dirugikan maka dalam Islam diperbolehkan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin, LPG K