PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukum perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial kabupaten Timor Tengah Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dalam pembahasan ini bahwa Telah dijelaskan dalam undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak  dalam pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, social, dan proses peradilan. Pasal 67 B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan social kesehatan fisik mental dan pasal 69 A mengenai edukasi, rehabilitas social, pedampingan psikososial, dan pendampingan proses peradilan. Adapun Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban, Pasal 6 mengenai bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Dinas sosial merupakan suatu bentuk bantuan yang dimulai sejak anak menjadi korban dan korban dapat kembali ke masyarakat.kekerasan seksual mendapatkan pendampingan secara gratis dari dinas social dan balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) meliputi; medis, psikis, social dan pengadilan. Kata Kunci: kekerasan seksual, perlindungan khusus anakThe purpose of this study was to find out the legal form of protection for child victims of sexual violence in the South Central Timor district of NTT. This research is a normative research using the method of statutory approach. The location of this research is in the Social Service of South Central Timor Regency. data collection techniques using library research and interviews. The results of the research in this discussion have been explained in Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 59A regarding medical, psychosocial, social, and judicial assistance. Article 67B concerning guidance, assistance, and social recovery of mental and physical health and Article 69A concerning education, social rehabilitation, psychosocial assistance, and assisting the judicial process.As for Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims Article 5 concerning the rights of witnesses and victims, Article 6 concerning medical assistance, and psychosocial and psychological rehabilitation, and Article 10 concerning witnesses and/or victims cannot be prosecuted legally. Then Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Legal protection for child victims of sexual violence provided by the Social Service is a form of assistance that begins when the child becomes a victim and the victim can return to the community. Sexual violence receives free assistance from the social service and social rehabilitation center for children who need special protection (BRSAMPK). include; medical, psychological, social and judicial.  Keywords: Sexual Violence, Special Protection For Childre