Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

The regulations on presidential and vice-presidential candidates can only be proposed through the path of political parties seen as a condition that restricts the people to choose an ideal leader. While the political party that is the focus of hope has experienced a pragmatist disorientation as the holder of the people's mandate. This research is intended to assess the urgency of individual presidential candidates to be accommodated in elections. This research is normative research with conceptual and statutory approaches. The type of data used is secondary data obtained through literature studies which are analyzed qualitatively. The results of this study show that personal presidential candidates and vice-presidents are not very important to be accommodated in the current context, even if there is disorientation of political parties, due to accommodating personal presidential candidates must change the constitutional provisions that are very sacred in the state of Indonesia, because it concerns the lives of many people. Changing the constitution through the fifth amendment of the 1945 NRI Constitution is very inappropriate on the grounds of the lack of constitutional moment and skepticism of political configuration in parliament, so it takes the right time through a substantial comprehensive review to reorganize the state system through amendments to the Constitution. Meanwhile, to pave the way for the availability of many alternative leadership candidates for the people, it is enough to abolish the Presidential Threshold system.Peraturan tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan melalui jalur partai politik dipandang sebagai syarat yang membatasi rakyat untuk memilih pemimpin yang ideal. Sedangkan partai politik yang menjadi tumpuan harapan justru telah mengalami disorientasi yang paragmatis sebagai pemegang daulat rakyat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menakar urgensi calon Presiden Perseorangan untuk diakomodir dalam pemilu. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan tidak amat penting untuk diakomodir dalam konteks saat ini, sekalipun terdapat disorientasi partai politik, karena mengakomodir Capres perseorangan harus dengan mengubah ketentuan konstitusi yang sangat sakral dalam kehidupan bernegara sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengubah konstitusi melalui amandemen kelima UUD NRI 1945 sangat tidak tepat dengan alasan belum adanya constituonal moment dan skeptisme terhadap konfigurasi politik di parlemen, sehingga dibutuhkan waktu yang tepat melalui kajian secara komprehensif substansial untuk menata ulang sistem ketatanegaraan melalui Amandemen UUD. Sedangkan, untuk membuka jalan tersedianya banyak pilihan calon pemimpin alternatif bagi rakyat, cukup dengan menghapuskan Presidential Threshold.&nbsp