Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah

Technology seems to be very sophisticated at this time, and anyone can gain access to all the human needs that are required, beginning with food, and ending with finance. Many citizens take advantage of this opportunity to start a financial loan industry. Online loans are one of the businesses that can make people easily get money without having to work hard with just enough online based smartphone and easy terms they can get cash immediately. However, because the portion of the claim is not proportional to the amount loaned, this business might indeed render them useless. The aim of the research is to provide an overview of the implementation of online lending and borrowing services, as well as an overview of the positive and negative impacts of online loans. An empirical juridical legal research method was used in this study. The findings of this study are constituted in Article 1 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation number 77 of 2016, which is a credit and lending protection. It's also desired that this will provide the public with a clear picture of the importance of understanding how to loan and withdraw electronically.Kemajuan teknologi saat ini telah memanjakan manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer seperti pesan makanan secara online, sampai pada kebutuhan pinjaman keuangan yang juda dapat dilakukan secara online, yang bisa saja digolongkan sebagai pemenuhan kebutuhan seconder atau trisier. Banyak yang memanfaatkan momen tersebut untuk membuka bisnis pinjaman uang dengan cara yang mudah, tanpa banyak syarat bisa mendapatkan uang, pinjaman online menjadi salah satu bisnis yang dapat membuat orang-orang dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras hanya dengan cukup smartphone yang berbasis online dan syarat yang mudah mereka bisa langsung mendapatkan uang. Namun, resiko yang di dapat oleh orang-orang terkait bisnis yang dilakukan justru semakin besar karena tingkat tagihan pinjaman yang semakin tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam yang dilakukan secara online serta memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif tentang pinjam-meminjam secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77 Tahun 2016 yang merupakan perlindungan terkait dengan pinjam meminjam. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan memberikan gambaran yang besar kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui peraturan dan resiko terkait pinjam meminjam secara online