PERAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KESEJAHTERAAN GURU DI INDONESIA

Penelitian ini berawal dari kondisi mutu pendidikan di Indonesia yang memprihatinkan, di mana Indonesia berada pada posisi 74, 73, dan 71 dari 80 negara pada kategori membaca, matematika, dan sains tes PISA tahun 2018. Kondisi ini diperparah lagi dengan keadaan mutu guru yang pada tahun 2015 hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) di seluruh ndonesia rata-rata mencapai 53,02. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui peran PGRI dalam memajukan pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, sehingga hasil penelitian ini mampu memberikan analisa mendalam tentang manfaat keberadaan organisasi profesi guru (PGRI) sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengoptimalkan peran PGRI di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis evaluative. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PGRI dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru di Indonesia dapat terlihat dari program-program kerja yang telah dirumuskan PGRI, dari beragam program kerja tersebut, program prioritas PGRI terdapat pada dua aspek, yaitu: 1) upaya PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru, dan 2) upaya PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam peningkatan kompetensi guru, upaya yang dilakukan adalah a) pelatihan kependidikan (diklat), b) seminar atau webinar, c) membentuk asosiasi guru mata pelajaran yang dikoordinasi Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS), d) memodernisasi media pembelajaran melalui program Smart Learning and Character Center (SLCC) PGRI, e) menggalakkan Gerakan Literasi Guru melalui pelatihan menulis artikel, buku, dan tulisan opini, f) melakukan aksi solidaritas sebagai peningkatan kompetensi sosisal terhadap anggota PGRI yang terkena musibah, dan g) membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Dalam meningkatkan kesejahteraan guru, Pada aspek ini PGRI mengupayakan terwujudnya “tiga layak” yakni sebagai berikut: a) layak status, yang meliputi memperjuangkan program ASN untuk Guru Honorer (K2 dan Non K), mendorong pemerintah melalui PPPK, dan melakukan RDPU dengan Komisi X DPR RI. b) layak penghasilan, yang meliputi memperjuangkan anggaran Pendidikan nasional sebanyak 20% dari APBN, mengusulkan program tunjangan sertifikasi guru, TAMSIL (Tunjangan penambah penghasilan) bagi guru honorer, dan membuat start up aplikasi “Bantu Guru”. c) layak jaminan sosial, yang meliputi memperjuangkan pemberian penghargaan bagi guru berprestasi, dan penyediaan kendaraan serta rumah dinas bagi guru. Dalam memperjuangkan peningkatan mutu guru di Indonesia, hambatan dan kendala tersebut yang dihadapi PGRI adalah: a) kepercayaan guru dan pemerintah terhadap PGRI masih kurang, b) komunikasi yang belum terjalin dengan baik, c) pemerintah daerah memoratorium penerbitan SK Guru Honorer, d) keterbatasan dana pada operasional organisasi. Adapun solusi yang dilakukan adalah a) mengedepankan soft diplomasi, b) memanfaatkan modernisasi organisasi dalam menjalin komunikasi, c) meningkatkan soliditas dan solidaritas organisasi melalui even-even yang digelar PGRI, dan d) membangun kemitraan strategis. This research begins with the poor quality of education in Indonesia, where Indonesia is in positions 74, 73, and 71 out of 80 countries in the reading, math, and science categories of the PISA test in 2018. This condition is exacerbated by the condition of teacher quality which in In 2015, the UKG (Teacher Competency Test) results throughout Indonesia averaged 53.02. The purpose of this study is to analyze and determine the role of PGRI in advancing education in Indonesia through increasing teacher competence and welfare, so that the results of this study are able to provide an in-depth analysis of the benefits of the existence of a teacher professional organization (PGRI) as well as to contribute ideas in optimizing the role of PGRI in Indonesia. The method used in this research is a qualitative approach with the type of evaluative analysis research. Data collection techniques through interviews, observation, document study, and triangulation. The results of the study indicate that the role of PGRI in improving the competence and welfare of teachers in Indonesia can be seen from the work programs that have been formulated by PGRI. , and 2) PGRI's efforts to improve teacher welfare. In improving teacher competence, the efforts made are a) educational training (training), b) seminars or webinars, c) forming an association of subject teachers coordinated by the Association of Professions and Similar Skills (APKS), d) modernizing learning media through the Smart Learning program and Character Center (SLCC) PGRI, e) promoting the Teacher Literacy Movement through training in writing articles, books, and opinion writings, f) carrying out solidarity actions as an increase in social competence for PGRI members who are affected by disasters, and g) building strategic partnerships with various parties . In improving teacher welfare, in this aspect PGRI strives for the realization of "three deserving" namely as follows: a) decent status, which includes fighting for the ASN program for Honorary Teachers (K2 and Non-K), encouraging the government through PPPK, and conducting RDPU with Commission X DPR RI. b) decent income, which includes fighting for the national education budget as much as 20% of the APBN, proposing a teacher certification allowance program, TAMSIL (income supplementary allowance) for honorary teachers, and making a start-up application "Help Guru". c) proper social security, which includes fighting for awards for outstanding teachers, and providing vehicles and official housing for teachers. In fighting for the improvement of the quality of teachers in Indonesia, the obstacles and obstacles faced by PGRI are: a) the trust of teachers and the government towards PGRI is still lacking, b) communication is not well established, c) the local government is a moratorium on the issuance of Honorary Teacher Decrees, d) limitations funds for the organization's operations. The solutions implemented are a) promoting soft diplomacy, b) utilizing organizational modernization in establishing communication, c) increasing organizational solidity and solidarity through events held by PGRI, and d) building strategic partnerships