ANALISIS PERDEBATAN KONSEP NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM RISALAH SIDANG BPUPK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perdebatan konsep negara dan warga negara dalam risalah sidang BPUPK. Adapun risalah sidang yang digunakan adalah risalah sidang otentik dari koleksi Abdoel Gaffar Pringgodigdo yang dilampirkan dalam buku Lahirnya Oendang-Oendang Dasar 1945: Memuat Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, yang disusun oleh RM. A.B. Kusuma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan dan teknik analisis data kualitatif. Data primer diperoleh dari risalah sidang BPUPK dan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan expert dan literaturliteratur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif Miles & Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis terjadi secara bolak-balik di antara ke empat sumbu tersebut. Adapun teknik keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi dan dependability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan konsep negara terbagi menjadi dua. Pertama, perdebatan bentuk negara yang dihadapkan pada negara kesatuan, negara serikat dan perserikatan negara. Kedua, perdebatan bentuk pemerintahan yang dihadapkan pada bentuk monarki dan republik. Selanjutnya, perdebatan konsep warga negara juga terbagi menjadi dua. Pertama, perdebatan kewarganegaraan bagi peranakan bangsa asing yang memperdebatkan antara menjadikan atau tidak menjadikan mereka sebagai Warga Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar. Kedua, perdebatan hak-hak warga negara yang memperdebatkan antara memasukan atau tidak memasukan hak-hak warga negara (berbicara, berkumpul dan berserikat) ke dalam Undang-Undang Dasar. Konsensus sidang dari perdebatan konsep negara yaitu dipilihnya bentuk negara kesatuan dengan republik sebagai bentuk pemerintahan. Sementara itu, konsensus sidang dari perdebatan konsep warga negara yaitu tidak menjadikan peranakan bangsa asing sebagai Warga Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi memberikan kesempatan melalui proses naturalisasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Nomor 3 Tahun 1946, dan dimasukkannya jaminan hak-hak warga negara ke dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perdebatan konsep negara terbagi menjadi perdebatan bentuk negara yang menghasilkan bentuk negara kesatuan dan perdebatan bentuk pemerintahan yang menghasilkan bentuk republik. Sementara itu, perdebatan konsep warga negara terbagi menjadi perdebatan kewarganegaraan bagi peranakan bangsa asing yang berakhir dengan tidak menjadikan mereka sebagai Warga Negara Indonesia dan perdebatan hak-hak warga negara yang berakhir dengan dimasukkannya jaminan terhadap hak-hak tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar. This research aims to analyze how the debate over the concept of the state and citizen is in the treatise of the BPUPK meeting. The treatise were used are the authentic treatise from Abdoel Gaffar Pringgodigdo's collection which were attached to the book entitled The Birth of 1945 Constitution: Contain Authentic Documents of the Agency to Investigating preparation for independence, compiled by RM. A.B. Kusuma. This reaserch uses a qualitative approach with library research methods and qualitative data analysis techniques. Primary data were obtained from the BPUPK meeting treatise and seccondary data were obtained from interviews with experts and relevant literatures. The data analysis technique uses Miles & Hubberman qualitative data analysis techniques which include data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The analysis process occurs back and forth between that four axes. The data validity technique is done by using triangulation and dependability. The results of this research showed that the concept of the state debate is divided into two. First, the debate on the form of the state faced with a unitary state, a union state and state union. Second, the debate on the form of government faced with a monarchy and a republic. Furthermore, the citizen concept debate is also divided into two. First, the citizenship debate for foreign descendants debating whether or not to make them Indonesian citizens in the constitution. Second, the debate on the rights of citizens debating whether put in or not the rights of citizens (speech, gathering and association) in the constitution. The consensus of the assembly on the concept of the state debate was the choice of a unitary state with a republic as a form of government. Meanwhile, the consensus of the assembly from the concept of the citizens debate was not to make foreign descendant Indonesian citizens in constituion, but provide an opportunity through the naturalization process as regulated in the Law on Citizenship Number 3 of 1946, and to inclusion the guarantees of rights of citizens into the Article 28 of The 1945 constitution. The conclusion of this research is that the debate on the concept of the state is divided into the debate on the form of the state that produces the form of a unitary state and the debate on the form of government that produces the form of the republic. Meanwhile, the citizen concept debate is divided into a debate on citizenship for foreign descendants which ended by not making them Indonesian citizens and a debate on the rights of citizens which ended with the inclusion of guarantees for these rights in the constitution