EKSISTENSI HUKUM ACARA PERDATA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK TENTANG UPAH PADA PEKERJA HONORER DI INDONESIA

Perselisihan hak kerap terjadi pada hubungan kerja di berbagai sektor, utamanya terkait masalah upah. Dimana upah merupakan denyut nadi pekerja dan sebagai bentuk imbalan pada pekerjaan yang dilakukan atas perintah dari atasan. Pekerja yang lemah daya tawarnya saat ini yang belum terselesaikan secara hukum dan tenaganya masih dibutuhkan pada pekerjaan ranah publik baik pemerintahan, kesehatan maupun pendidikan adalah pekerja honorer. Dimana pekerja honorer adalah pekerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang dibayar secara sukarela baik melalui perjanjian kontraktual maupun berupa surat keputusan. Pada aspek hukum, mereka tidak jelas perlindungannya, dikategorikan pekerja pada hubungan industrial ataukah pekerja yang dinaungi pada undang-undang aparatur sipil negara. Hal ini terdapat kekosongan hukum pada perlindungannya. Belum lagi, ketika mereka menuntut haknya berupa upah yang dibayar dibawah standar upah minimum kabupaten atau provinsi. Maka ketika masalah tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi, dasar hukum yang dipakai tidak hanya hukum acara perselisihan hubungan industrial dilingkup pengadilan hubungan industrial, melainkan juga berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dan untuk itu artikel ini dibuat guna merekomendasikan terobosan hukum atas permasalahan yang terjadi. Kata kunci : hukum acara, perselisihan hak, upah, honorer