PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Kasus Di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kegiatan perparkiran di Tulungagung yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, para petugas parkir banyak yang meminta tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan petugas parkir yang melanggar peraturan yang dibuat akan mendapatkan sanksi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh siyasah terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perparkiran di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perparkiran di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung 2) Untuk memahami penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawanacara, obervasi dan juga dokumentasi. Wawancara dengan Staf Dinas Perhubungan, wawancara dengan petugas parkir, wawancara dengan masyarakat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif agar penelitian ini mudah dipahami. Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 adalah dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis apabila petugas masih melanggar peraturan maka akan dilakukan penutupan tempat parkir untuk sanksi denda akan dikenakan 2% yang ditagih dengan menggunakan STRD kepada petugas parkir yang telah melanggar peraturan, untuk fasilitas petugas parkir resmi Dinas perhubungan telah memberikan perlengkapan, namun untuk karcis parkir masih belumxiv ada ; 2) Penegakan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah adalah belum sesuai karena masih ada petugas parkir yang melanggar peraturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah petugas parkir masih melakukan pelanggaran atau kesalahan salah satunya dengan meminta tarif parkir yang berlebih dan sering meninggalkan kendaraan yang terparkir atau meminta tarif parkir tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, masalah inilah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Tulungagun