PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASHID SYARI’AH FIL MU’AMMALAH

Dewiratri Nur’ilmi, 12502184002, 2020, Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syari’ah fil Mu’ammalah. Tesis. Program studi Hukum Ekonomi Syariah., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing 1: Dr. Iffatin Nur, M.Ag;, Pembimbing 2: Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag, M.H.I. Kata Kunci : Omnibus Law, Ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja Omnibus law merupakan salah satu konsep dalam penyusunan undang-undang yang menyederhanakan beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang saja. Diawal tahun 2020, Pemerintah mengumumkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep omnibus law sebagai solusi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi. Namun, dari klaster ketenagakerjaan mendapatkan respon kontra dari para pekerja/buruh karena dinilai mereduksi hak-hak mereka dan melindungi para pengusaha. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah (1) bagaimana penerapan omnibus law dalam pengesahan RUU Cipta Kerja, (2) bagaimana penerapan omnibus law dalam pengesahan RUU Cipta Kerja perspektif hak asasi manusia, dan (3) bagaimana penerapan omnibus law dalam pengesahan RUU Cipta Kerja perspektif maqashid syari’ah fil mu’ammalah.. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa, menjelaskan dan mendeskripsikan penerapan konsep omnibus law dalam pengesahan RUU Cipta Kerja dan kajiannya dalam perspektif hak asasi manusia serta maqashid syariah fil mu’ammalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan sumber data menggunakan metode studi pustaka yang diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan dan jurnal-jurnal penelitian serta buku-buku literatur maupun perundang-undangan, baik yang bersifat primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan konsep omnibus law pada bidang ketenagakerjaan menyederhanakan tiga undang-undang yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2) Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, penerapan omnibus law tidak memperhatikan hak kebebasan berpendapat bagi para pekerja/buruh. (3) Sedangkan dari perspektif maqashid syariah fil mu’ammalah, kemaslahatan yang menjadi tujuan maqashid syariah tidak tercapai karena pihak pekerja/buruh merasa dirugikan yakni aspirasi yang belum ditegakkan dan penghapusan hak jaminan pekerja. Usaha pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup (hifzd al-nafs)