POLITIK HUKUM UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

xii ABSTRAK Shoffi Khoirun Nisa‟, 17104163007, Politik Hukum UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2020, Pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Mu‟allifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Politik Hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya permasalahan yang menyangkut UU Kewarganegaraan di Indonesia. Masalah kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan dan status orang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi persoalan-persoalan kewarganegaraan yang diakibatkan karena ketidaktahuan yang bersangkutan akan undang-undang dan peraturan yang berlaku juga kemana yang bersangkutan harus berurusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana politik hukum UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraaan Republik Indonesia. 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang hukum kewarganegaraan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan mengenai politik hukum UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dan 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan fiqh siyasah tentang hukum kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kepustakaan (pengumpulan bahan hukum), editing (pemeriksaan kembali bahan hukum), analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) politik hukum terdapat pada konsideran pada UU Nomor 12 Tahun 2006, undang-undang yang baru menghilangkan sifat diskriminatif daripada undang-undang yang sebelumnya dan undang-undang yang sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru; 2) berdasarkan tinjauan fiqh siyasah tentang hukum kewarganegaraan yang tidak hanya mengatur tentang kepentingan umat muslim namun juga mengatur kepentingan non-muslim, hal tersebut jika ditinjau dengan hukum kewarganegaraan yang berlaku saat ini sudah sesuai tanpa adanya diskriminasi baik itu untuk WNA maupun WNI dengan hak-haknya dan kewajiban masing-masing yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006