PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DITINJAU DARI UU NO 2 TAHUN 1960 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Kerjasama Penggarapan Lahan Persawahan menurut Hukum Islam dan Hukum Agraria (Studi Kasus Di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh Indaka Anis Nilna Muna, NIM. 17101163023, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I. Kata Kunci :Bagi Hasil, Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya pertani di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang melakukan perjanjian bagi hasil yang hanya menggunakan kepercayaan, dan belum ditinjau dari UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ? (2) Bagaimana perjanjian Bagi Hasil penggarapan Sawah ditinjau dari UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar? (3) Bagaimana perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam? Dalam peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan perpanjang kehadiran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Kerjasama yang terjadi di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini menggunakan sistem bagi hasil, yaitu jika pemilik sawah ikut membantu dalam pemupukan maka mendapatkan bagian 1/7, akan tetapi ketika pemilik sawah tidak memberikan apa-apa istilahnya cul sawah maka hanya akan mendapatkan 1/3. Berbeda lagi dengan tanaman lainnya seperti sayuran seperti lombok yaitu bagiannya 1/5. (2) Bagi hasil menurut Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut, Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga dibedakan antara pernilik pada satu pihak lain dalam undan undang ini disebut berdasarkan peranjian di mana penggarap diperkenangkan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. . (3) Menurut Hukum Islam, M z ’ merupakan transaksi antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Musaqah merupakan sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipeliharadan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan