PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BLITAR

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Blitar yang belum merata. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2) bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Blitar. 2) Bagaimana penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ? 3) Bagaimana penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Blitar berdasarkan konsep siyasah idariyah. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan obsevasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar telah terlaksana meskipun belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena jaringan penghubung server yang tidak memadai dan warga masyarakat yang tidak antusias dengan adanya kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak tersebut. 2) Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 10 ayat (2) dan pasal 39. 3) Dalam konsep siyasah idariyah penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Blitar belum sesuai dengan konsep cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan. Kata Kunci: Penerbitan KIA, Dispendukcapil, UU Pelayanan Publik, dan Siyasah Idariyah