PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMER 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)

ABSTRAK Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”, ini ditulis oleh Muhammad Bayu Aji dibimbing oleh Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag Kata Kunci:Pembangunan Desa, Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Fiqih Siyasah Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pembangunan desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, seperti pembanguan daerah yang meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang diatas kemampuan sendiri. Pembangunan desa juga dapat dikatakan sebagai garis besar Negara. yang jika dilihat secara garis besar bahwa sebenarnya pembanguan di pedesaan itu harus meningkatkan pada perbaikan mutu pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung ataupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ? 2) Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ? 3) Bagaimana pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ? Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan: a) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa . b) Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren melalui musyawarah dari tingkat paling bawah. c) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diterapkan dalam tahap perencanaan. d) Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun. e) Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. 2) Ditinjau dari Pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86 yakni dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. 3) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari fiqih siyasah sepenuhnya belum sesuai kaidahkaidah fiqih siyasah sehingga kurang dapat mewujudkan kemaslahatan,kesejahteraan dan kurang koordinasi dengan masyarakat