PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN FIQH SIYASAH (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)

ABSTRAK Eliyana Wulandari, 17104153016, Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Pemutakhiran Data Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil dan untuk menghindari adanya pelanggaran dan tindakan tidak menyenangkan lainnya, maka KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah diharuskan untuk menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil, terutama dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih, agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek ?, 2) Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ?, 3) Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Fiqh Siyasah ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek, 2) Untuk mengetahui Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, 3) Untuk mengetahui Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, dokumentasi dari dokumen yang berkaitan serta observasi lapangan. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa: 1) Proses pemutakhiran data pemilih berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal, 2) Berdasarkan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, 3) proses pemutakhiran data pemilih tidak bertentangan dengan prinsip kepemerintahan yang baik menurut Islam, Sehingga dari perspektif fiqh siyasah dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018 pada KPU Kabupaten Trenggalek sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yaitu kejujuran, transparansi, dan pengawasan