PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN NARPIDANA WANITA DALAM KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)

ABSTRAK Ulfia Nur Hanifah, NIM 17102153070, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)” Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing : Dr. H.M. Darin Arif Mualifin., S.H., M.Hum Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Narapidana Wanita, Keluarga Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai narapidana dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, karena ruang gerak para narapidana hanya terbatas pada kebijakan dan peraturan yang telah diatur di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sebab seorang narapidana merupakan seseorang yang telah kehilangan kemerdekaan karena tindak pidana atau kejahatan yang telah dia lakukan. Sedangkan akibat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga akan menimbulnya permasalahan - permasalahan yang nantinya akan dapat memicu perselisihan dan bahkan dapat berakhir perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif yang mengatur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar ? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan melakukan penelitian secara langsung (field research), dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memaparkan terkait pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga. Hasil penelitian, 1) Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terkait pemenuhan nafkah lahir masih dapat terlaksana akan tetapi dalam hal nafkah batin tidak dapat terlaksana karena di LAPAS tidak ada fasilitas untuk mendukung hal tersebut. Selanjutnya terkait dengan hubungan komunikasi antara suami istri, rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, taat kepada suami dan menjaga diri, juga masih terlaksana dengan bantuan kebijakan-kebijakan yang ada di LAPAS meskipun dalam keterbatasan. 2) Tinjauan hukum positif terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita didukung dengan kebijakan-kebijakan LAPAS dan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti disebutkan pada pasal 5, yaitu asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu. 3) Tinjauan hukum islam terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita, terkait nafkah (lahir maupun batin) istri yang dipenjara karena perbuatannya, tidak gugur. Narapidana wanita yang berstatus sebagai istri tetap dihukumi wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam artian harus tetap patuh dan taat kepada suami