PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK Skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam yang ditulis oleh Kesy Tangi Lini Sari, NIM 17104153045, Pembimbing: Dr. H.M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Bupati, Hukum Positif, Hukum Islam Penelitian ini dilatarbelakangi karena angka partisipasi masyarakat di Tulungagung masih belum tercapai atau masih dibawah target yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Tulungagung. Maka dalam hal ini masih ada saja masyarakat Tulungagung yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal di dalam negara yang berdemokrasi, hak pilih kita sangat penting digunakan untuk mewujudkan pilkada yang demokratis dan bermartabat. Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 dan apa faktor- faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari hukum positif ? (2) Bagaimana partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 ditinjau dari hukum Islam ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari hukum positif. (2) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 ditinjau dari hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati di Tulungagung masih dibawah target hal ini dikarenakan tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pekerja diluar jawa inilah yang membuat belum tercapainya angka partisipasi masyarakat. Selanjutnya kurangnya kepercayaan masyarakat pada calon pemimpin membuat mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya. Dalam memilih mempunyai kebebasan, karena di Indonesia memilih hanya sebuah hak saja, bukan pada kewajiban. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (2) Berdasarkan ayat dan hadis dalam hukum Islam mengajarkan bahwa berpartisipasi dalam memilih Bupati diwajibkan, dan tidak boleh jika seseorang tidak berpartisipasi atau acuh tak acuh, dalam kemaslahatan ummat atau kepentingan umum terlebih jika itu menyangkut urusan dalam hal memilih seorang pemimpin. Maka haram hukumnya jika seseorang tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat