PERLINDUNGAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ( Studi di KabupatenBlitar )

ABSTRAK Muhamad Nur Arsyir Rohman, NIM.1711143046, Perlindungan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam( Studi di Kabupaten Blitar ), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing Indri Hadisiswati, S.H., M.H. KATA KUNCI :Perlindungan Merek, Hukum Positif, Hukum Islam. Penelitian ini dilator belakangi adanya peredaran barang palsu atau Kw dengan merek terkenal yang dijual secara bebas dimasyarakat khususnya di Kabupaten Blitar dan hal tersebut dengan sengaja mengesampingkan hak-hak orang lain dan peraturan hukum yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.)Bagaimana perlindungan hak merek dagang di kabupaten Blitar dalam hukum positif ? 2.) Bagaimana perlindungan hak merek dagang di kabupaten Blitar dalam hukum Islam? 3.) Bagaimana penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan islam studi pelanggaran merek dagang di Kabupaten Blitar ? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1.) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak merek dagang di kabupaten Blitar dalam hukum positif 2.) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak merek dagang di kabupaten Blitar dalam hukum Islam 3.) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah perlindungan hak merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan Islam studi pelanggaran merek dagang di Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisi data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah 1)perlindungan yang diberikan dalam hukum positif dan hukum islam sudah jelas yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal-pasal 21 ayat (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pada pasal 35 ayat (1) Pemilik merek terdaftar juga memiliki jangka waktu pelindungan selama sepuluh tahun dan dapat melakukan perpanjangan merek terdaftar. Pemilik merek terdaftar bisa melakukan Gugatan atas Pelanggaran Merek Seperti yang dijelaskan Pasal 83. Ketentuan pidana mengenai pelangaran merek tertulis dalam pasal 100 sampai dengan pasal 103.2) Sedangkan dalam hukum Islam yang terulis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI adalah haram. 3)Dan Untuk menyelesaian masalah perlindungan merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar adalah dengan cara semua bersinergi untuk melakukan penegakan hukum baik pemerintah, kepolisian dan pejabat terkait. Serta yang terpenting adalah kesadaran masyarakat baik produsen penjual mauapaun konsumen mengenai perlindungan merek dagang. Karena apabila semua sticholder sudah berperan tetapi masyarakat tidak mau untuk berperan dalam penegakan hukum mengenai perlindungan merek. Maka semua akan sulit untuk dicapai. Jadi perlu kerja sama semua kalanagan baik pemerintah mauapun instansi terkait dan masyarakat