PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL DI TULUNGAGUNG DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK Lina Indah Yunaini, 1711143043, “Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018, Pembimbing : Ahmad Musonnif, M.H.I. Kata Kunci : Plat Kendaraan Ilegal, Hukum Islam, Hukum Positif Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang menjadi kelengkapan pada setiap kendaraan. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, otoritas yang berhak mengeluarkan TNKB atau nomor polisi adalah pihak kepolisian. Namun, kebijakan tersebut menjadikan peluang bisnis dan sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, hal ini menjadikan adanya suatu pelanggaran hukum positif (tidak taat kepada pemimpin). Penelitian dengan judul “Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)” menggunakan rumusan masalah ; Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung? Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Positif? Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung dalam tinjauan Hukum Islam? Dengan tujuan penelitian berupa; mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal, serta mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari buku yang membahas tentang mua>malah, ketaatan pada pemimpin, dan hukum positif mengenai plat kendaraan. Teknik analisis data berasal dari data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual plat kendaraan ilegal sudah mengetahui aturan hukum, namun karena ekonomi dan kepuasan konsumen mereka tetap membuat plat kendaraan ilegal. Sedangkan untuk pembeli, pemahaman mereka terhadap hukum masih sangat minim sehingga menimbulkan banyak pelanggaran. Ditinjau dari Hukum Positif penjual plat ilegal ini tidak mendapat sanksi dikarenakan belum ada hukum yang mengikatnya. Sedangkan secara Hukum Islam usaha ini diperbolehkan namun dianggap sebagai hukum perantara untuk melakukan pelanggaran dan mengakibatkan ketidakpatuhan pada pemerintah (u>li> al-amri), sehingga secara Islam praktik penjualan plat ilegal ini dilarang