Penanganan Dinas Sosial Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dari Eks Lokalisasi Semampir Kediri Yang Terdampak Oleh Pelaksanaan Perda Kotamadya Derah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Daerah Kotamadya Kediri Ditinjau Menurut Hukum Islam

ABSTRAK Aprillio Wicaksono. 1712143011. “Penanganan Dinas Sosial Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dari Eks Lokalisasi Semampir Kediri Yang Terdampak Oleh Pelaksanaan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Daerah Kotamadya Kediri Ditinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari,ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Dosen pembimbing: Indri Hadisiswati S.H., M.H. Kata kunci: Landasan, Pelaksanaan, Lokalisasi Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya praktik transaksi jual beli antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan orang orang yang membutuhkan jasa dari psk tersebut. Tempat ini merupakan sebuah pilihan bagi para laki-laki yang biasanya memiliki hasrat seksual yang begitu tinggi yang belum tersalurkan dengan baik. Penutupan lokalisasi terlihat tidak efektif dalam rangka membasmi praktik prostitusi karena banyak sebab yang melatarinya, di antaranya persoalan dasar yang dihadapi PSK tidak terselesaikan dengan ditutupnya tempat lokalisasi, justru dengan penutupan tempat lokalisasi membuat keberadaan PSK bisa terdistribusi rata di tempat-tempat strategis. Peran yang sangat penting dalam masalah ini adalah Dinas Sosial yang mana badan tersebut yang memiliki hak dalam menangani persoalan yang timbul terkait adanya penggusunan lokalisasi tersebut. Karena pada praktiknya adanya lokalisasi tersebut beroperasi dikarenakan kebutuhan ekonomi bagi para pekerja seks komersial. Apabila tempat para pekerja seks komersial tersebut di gusur, maka secara otomatis pada saat itu juga para pekerja seks komersial itu tidak memiliki pekerjaan dikarenakan kurangnya keterampilan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana landasan hukum penggusuran lokalisasi Semampir Kediri menurut Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 ? 2)Bagaimana pelaksanaan program dinas sosial terhadap para mantan PSK? 3)Bagaimana penggusuran lokalisasi Semampir Kediri menurut kajian hukum islam? Pendekatan dan Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Lokasi penelitian ini berada di Kota Kediri, lebih tepatnya berada di daerah bekas lokalisasi Semampir Kediri kelurahan Semampir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Studi kepustakaan/studi dokumen (documentary study), Wawancara mendalam (interview) Pengamatan (observasi) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Lokalisasi Semampir Kediri secara sah telah di gusur sesuai dengan landasan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemberantasan pelacuran dalam kota Kediri. 2) Pelaksanaan progran Dinas Sosial telah berjalan dengan baik. Para PSK telah diberikan pelatihan-pelatihan serta uang kerakhiman guna untuk persiapan hidup bermasyarakat. 3) Penggusuran lokalisasi Semampir Kediri telah sesuai dengan prinsip hukum islam. Pemerintah tidak begitu tidak begitu saja menggusur lokalisasi, namun tetap memperhatikan nasib dari para PSK