TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WAKALAH (STUDI KASUS DI BMT ISTIQOMAH KARANGREJO TULUNGAGUNG)

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Wakalah (Studi Kasus di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung)” yang ditulis oleh Marlia Navitri, NIM. 3221113008, pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak, S,Ag., M.H.I. Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Wakalah, Pembiayaan Murabahah dan Wakalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Salah satunya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Pembiayaan yang sering digunakan di BMT Istiqomah ini adalah pembiayaan murabahah, karena proses dan prakteknya lebih mudah dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Fokus penelitian dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung? (2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN mengenai pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, dan mendeskripsikan tinjauan fatwa DSN mengenai pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun tehnik pengumpulan data meliputi interview, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisa induksi, analisa deduksi, klasifikasi dan verifikasi. Hasil penelitian ini yakni: (1) Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Dalam kasus yang terjadi di BMT Istiqomah pada akad Murabahah, maka pihak BMT menggunakan akad wakalah agar nasabah dapat membeli barang sebagai mewakili BMT untuk membeli barang secara tunai. (2) Dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak melakukan pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN karena beberapa faktor diantaranya disebabkan nasabah yang rata-rata berasal dari kalangan bawah dan belum bisa diajak untuk menganut peraturan fatwa DSN. Selain itu karena kurangnya karyawan dari BMT itu sendiri, sehingga tidak bisa menyediakan barang kebutuhan nasaba