Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun

Kata Kunci: Sistem Pewarisan Adat Lampung, Hukum Islam Bentuk perkawinan dari masyarakat adat Lampung adalah perkawinan jujur, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur berarti si isteri telah mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami.Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun jika dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka diperbolehkan untuk mengadopsi anak laki-laki dari kerabat yang kurang mampu. Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga adat Lampung sangatlah penting dalam hal penerusan keturunan, karena dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Lampung Pepadun? (2) bagaimana sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari Hukum Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakatLampung Pepadun, dan untuk mendeskripsikan sistem pewarisan adat Lampung yang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hukum adat yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan dan ilmiah hukum adat dan untuk memajukan secara terus menerus pengajaran hukum adat. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang sistem pembagian harta waris ditinjau dari hukum Islam, sebagai bahan kajian dan renungan untuk memperbaiki sistem pewarisan yang telah diatur secara terperinci dan adil dalam al-Qur’an. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau refrensi yang cukup berarti bagi penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatankualitatif. Pengumpulan data menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut mengadopsi anak laki-laki dari kerabatnya yang kurang mampu. Hubungan kekerabatan anak yang telah diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya terputus kecuali hubungan darah. Apabila hanya memiliki anak perempuan dan tidak ingin keturunannya terputus maka pihak perempuan akan xiii mengambil anak laki-laki untuk dijadikan suami anak perempuanny. Dalam hal ini pihak keluarga perempuan melakukan upacara adat pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat. Masyarakatadat Lampung Pepadun menyebut anak yang telah diangkat tersebut sebagai anak mentuha. Setelah perkawinan kedudukan suami dan isteri terhadap penggunaan harta warisan adalah sejajar, sedangkan yang berhak menguasai harta warisan adalah anak laki-laki dari keturunan mereka. Namun apabila dikemudian hari siisteri meninggal dunia, dan belum memiliki keturunan, maka putuslah garis keturunan sampai di situ saja, anak laki-laki yang telah diangkat sebagai anak mentuha tidak berhak terhadap harta warisan karena walaupun sudah diangkat secara adat, akibat meninggalnya siisteri maka suami dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri. Proses pembagian harta waris masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan masyarakat Lampung Pepadun apabila ada perselisihan dalam pembagian harta warisan, dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan cara menyelesaikannya yaitu dengan musyawarah keluarga jika musyawarah keluarga belum menemukan titik temu maka diadakan musyawarah adat dimana keputusan punyimbang adatlah yang akan digunakan karena keputusan punyimbang adat yang dihormati oleh seluruh masyarakat setempat. Tetapi apabila belum juga menemukan titik terang dan masalah ini sampai ke pengadilan hukum maka keluarga tersebut dianggap sudah tidak memiliki kehormatan dimata masyarakat. Kedua, dalam tinjauan hukum Islam, terdapat ketidak sesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari’atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di Desa Serupa Indah, KecamatanPakuanRatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Dalam pembagian harta waris Islam menganai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakauan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan. Dalam bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak pertama laki-laki selaku penerima harta waris satu-satunya. Sedangkan hak dan kewajiban ahli waris dan syarat menjadi ahli waris antara hukum Islam dan adat adalah sama